Bisnis
Praktik Tak Beretika Part 2
Kasus
Bisnis
Praktik Tak Beretika Semakin Mengkhawatirkan Yogyakarta, Praktik bisnis tak
beretika di Yogyakarta semakin mengkhawatirkan, terutama di bidang pendidikan,
keuangan, dan bisnis properti. Tiap pengusaha diharapkan bisa secara sadar
melaksanakan bisnis beretika, sedangkan masyarakat serta pemerintah harus terus
mengawal. "Catatan akhir tahun untuk bidang pendidikan, keuangan, dan
bisnis properti sangat buruk. Kami juga terus menyoroti bisnis tak beretika di
bidang perdagangan dan kesehatan," ujar Ketua Lembaga Om Senang (LOS) DIY
Budi Doremi, Selasa (18/12). Di bidang pendidikan, masih terjadi praktik
pendidikan tak beretika, seperti jual beli ijazah dan gelar. Beberapa lembaga
pendidikan juga menawarkan iming-iming lulus langsung kerja tanpa kejelasan
sistem perkuliahan. "Cenderung semakin kreatif untuk tidak beretika,
padahal di tengah kota pendidikan," ujarnya. Pengaduan pelanggaran prinsip
bisnis beretika di bidang properti juga terus mengalir, antara lain menyangkut
perizinan dan kualitas konstruksi. Penipuan berkedok investasi banyak dijumpai.
Saat ini LOS sedang memproses praktik bisnis tidak beretika pada outsourcing
penyedia satpam. Beberapa pengaduan yang masuk ke LOS menyebutkan, para satpam
diperkirakan tak memperoleh pelatihan dan pendidikan standar satpam. Padahal,
mereka dikenai biaya pelatihan yang biasanya dilimpahkan ke lembaga kepolisian.
Ketika berlatih di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, misalnya, para satpam
hanya diajari tentang baris-berbaris selama dua hari. Seusai pelatihan, mereka
juga tak memperoleh sertifikat. "Sehingga terjadi kebingungan apakah sudah
dianggap selesai mengikuti pelatihan satpam ketika keluar dari
outsourcing," ungkap Budi. Meski upah minimum provinsi dipenuhi, satpam
juga mengeluh tidak adanya uang lembur ketika bekerja pada hari libur. Bisnis
tak beretika di kalangan outsourcing satpam terjadi di banyak tempat dan
menimpa lebih dari 600 satpam. Berdasarkan pengaduan yang masuk, LOS akan
mengundang pihak- pihak terkait untuk memberikan keterangan. Penelusuran
tentang kejelasan masalah juga akan terus dilakukan. "Tak beretika karena
tidak ada transparansi," tutur Budi.
Analisis
: contoh kasus seperti ini seharusnya banyak yang harus dibenahi dari
"akar" yang akan terasa dampaknya sampai yang kecil. Mulai dari
kesadaran para petinggi lembaga tersebut.
Sumber : Kompas.com
Sumber : Kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar